SINTANG – Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Manopo, angkat suara keras terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah milik PT Mitra Karya Santosa (PT MKS) yang beroperasi di Noyan, Kabupaten Sanggau.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena dampaknya telah merembet hingga ke wilayah perbatasan Kabupaten Sintang, tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu. Limbah yang diduga bocor dari kolam penampungan perusahaan mengalir ke Sungai Saeh dan bermuara ke Sungai Ketungau, mencemari sumber air masyarakat di sedikitnya lima desa.
“Pabrik PT MKS ini memang berada di Sanggau, tapi dampak kebocoran limbahnya mengalir ke Sungai Saeh, lalu masuk ke Sungai Ketungau. Ada lima desa di Sintang yang terdampak, yakni Sungai Seria, Sepiluk, Empunak Tapang Keladan, Ujung Kempas, dan Sebadak,” tegas Jimi pada berita-aktual.com Selasa 7 April 2026.
Akibat dugaan pencemaran tersebut, ribuan warga dari Sekayam, Kabupaten Sanggau dan Ketungau, Kabupaten Sintang melakukan aksi demonstrasi ke pabrik PT MKS. Mereka menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas dampak yang dirasakan.
Jimi mengaku telah menerima langsung berbagai keluhan dan aspirasi warga terdampak. Ia memastikan Komisi D DPRD Sintang akan segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti kasus ini.
“Ini persoalan serius menyangkut lingkungan dan keselamatan masyarakat. Kami minta pihak perusahaan segera menyelesaikan masalah ini. Dampaknya sangat berbahaya dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Sintang 2 yang meliputi wilayah Ketungau itu juga menilai kejadian ini sebagai bentuk kelalaian perusahaan. Ia mempertanyakan sistem pengelolaan limbah PT MKS yang dinilai tidak mampu mencegah kebocoran hingga mencemari aliran sungai lintas wilayah.
“Ini jelas kelalaian. Bagaimana bisa kolam penampungan limbah bocor sampai mencemari sungai? Artinya sistem pengamanan dan pengawasan perusahaan patut dipertanyakan,” tegasnya lagi.
Ia mendesak agar PT MKS tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga bertanggung jawab penuh, termasuk pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak.
“Masalah ini harus segera diatasi. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban terus menanggung dampaknya,” pungkas Jimi.
