SINTANG – DPRD Kabupaten Sintang melalui Panitia Khusus (Pansus) I tengah menggodok rencana penetapan retribusi baru di sektor perkebunan kelapa sawit, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus I, Toni mengungkapkan, rencana tersebut muncul sebagai respons atas berkurangnya transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Sejak tahun lalu terjadi pemotongan TKD dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, daerah diberi peluang mencari inovasi sumber pendapatan,” jelasnya.
Ia menyebut, sektor kelapa sawit menjadi salah satu potensi terbesar di Kabupaten Sintang yang bisa dioptimalkan.
“Perkebunan sawit merupakan salah satu pilar penting perekonomian Sintang. Maka muncul gagasan penetapan jenis retribusi baru, termasuk jasa pelayanan timbangan TBS (tandan buah segar),” ujarnya.
Rencana ini tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga mencakup seluruh pelaku usaha, baik perusahaan inti, plasma, hingga kebun rakyat.
“Ini berlaku untuk semua. Perusahaan kena, plasma kena, rakyat juga kena. Jadi harus kita diskusikan bersama,” tegasnya.
Ia bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan sawit terkait rencana tersebut.
“Tanggapannya beragam. Tapi ini masih tahap sosialisasi. Silakan sampaikan ke direksi dan owner masing-masing,” katanya.
DPRD juga menekankan bahwa kebijakan ini bukan semata membebani pelaku usaha, melainkan untuk kepentingan pembangunan daerah.
“Tujuan akhirnya untuk membangun infrastruktur, seperti jalan dan jembatan. Kita tahu semua aktivitas angkut sawit tetap menggunakan jalan pemerintah,” ungkapnya.
Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, investor, maupun masyarakat, untuk bersatu dalam mendukung kebijakan tersebut.
“Kami rakyat saja siap. Harapannya perusahaan juga siap. Mari kita bangun Sintang bersama, satu suara,” pungkasnya.
