SINTANG – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kusnadi, mengapresiasi langkah cepat Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Chandra Syah Parmance, yang turun langsung meninjau kondisi jalan rusak parah di ruas Bedayan–Nanga Libau, Kecamatan Sepauk, Selasa kemarin 14 April 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan menyusul viralnya kondisi jalan di media sosial yang dikeluhkan masyarakat karena mengganggu aktivitas dan mobilitas. Saat ini, ruas jalan tersebut tengah ditangani Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ).
“Saya sangat mengapresiasi kunjungan Pak Bupati Sintang dan rombongan dari BPJN Kalbar,” ujar Kusnadi saat diwawancarai berita-aktual.com usai menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Sintang 2026 di Ballroom Hotel My Home Sintang, Rabu 15 April 2026.
Legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Sepauk dan Tempunak ini menilai kehadiran langsung pemerintah daerah bersama BPJN menjadi harapan baru bagi masyarakat agar perbaikan jalan mendapat perhatian serius. Ia juga berharap kunjungan tersebut dapat mempercepat proses penanganan oleh UPJJ Kabupaten Sintang.
“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa segera terwujud, yakni kondisi jalan yang lancar, bahkan bisa diaspal,” tambahnya.
Kusnadi juga memdukung usulan agar penanganan jangka panjang ruas jalan tersebut ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya lewat Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Sintang.
“Semoga usulan agar jalan ditangani melalui IJD bisa terwujud, karena kalau hanya mengandalkan APBD Sintang tentu sangat terbatas. Apalagi saat ini ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan anggaran Pemkab Sintang cukup besar tahun ini,” jelasnya.
Ia menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, provinsi hingga pusat.
“Intinya, yang sangat diperlukan saat ini adalah kolaborasi, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” pungkasnya.
